đ Korps Polisi Militer Zaman Hindia Belanda
menjadikanCimahi memiliki garnisun terbesar se Hindia Belanda pada saat itu. Kota cimahi juga memiliki beberapa bangunan terkenal dari masa kolonial yang memiliki arsitektur "peralihan" bahkan bangunan-bangunan tersebut masih eksis hingga saat ini dan beberapa telah beralih fungsi.
Sistemkami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS korps polisi militer pada masa hindia belanda. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll.
Berbedadari Marsose di Hindia Belanda, Maréchaussée di Eropa atau Amerika Serikat sekadar unit kepolisian militer yang bukan diperuntukkan bagi peperangan gerilya. Sebelum di Hindia Belanda, unit Maréchaussée sudah eksis di Eropa. Ia sejatinya semacam provost atau polisi militer di masa sekarang; atau gendarmerie dalam istilah Prancis, feldgendarmerie (Jerman), Guardia Civil (Spanyol
Peranyang luas dan menggurita itu membuat sejarawan Harry Poeze menyebut Hindia Belanda sebagai negara polisi (politiestaat). Penelitian sejarawan alumnus Universiteit van Amsterdam itu berhasil memberikan gambaran yang jelas tentang asal-usul lembaga kepolisian modern di Hindia Belanda sekaligus memberikan dasar pengetahuan holistik untuk memahami bentuk dan kinerja kepolisian Indonesia di masa sekarang.
KampanyeHindia Belanda adalah upaya Sekutu untuk mempertahankan Hindia Belanda dari Jepang selama Perang Dunia II, terutama pada periode tahun 1941 sampai dengan tahun 1942.Sumber minyak bumi Hindia Belanda yang kaya menjadi tujuan utama Jepang selama perang. Kampanye ini menyebabkan pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun dan berakhirnya penjajahan Belanda di wilayah Nusantara.
Padamasa kolonial. Belajar Dasar-dasar Polisi Modern dari Sejarah Polisi Zaman Kolonial. TIMBANGAN BUKU. 104 Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 079 | April - Juni 2013. Belanda, pembentukan pasukan
polisihindia belanda wilayah sumatra, tahun 1911. Spoiler for : kantor polisi hindia belanda wilayah sumatra utara, tahun 1910. Spoiler for : polisi hindia belanda wilayah sumatra, tahun -. Spoiler for : polisi hindia belanda wilayah madiun, tahun 1920. Spoiler for :
Judul Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan Penulis: Marieke Bloembergen Penerbit: Kompas-KITLV, 2011 Tebal: 583 halaman Kondisi: Bagus (stok lama) Harga: Rp. 100.000 (blm ongkir) Order: SMS/WA 085225918312 Wajah kepolisian negeri ini masih terus tercoreng banyak kasus. Di tengah keberhasilan menggulung antek-antek teroris
JejakDigital Sejarah POLRI mulai Zaman Hindia Belanda Hingga Saat Ini 15/06/20221 JAKARTA, lansir dari Website Wikipedia id, Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
lfPXx. NilaiJawabanSoal/Petunjuk MARSOSE Korps polisi militer pada masa pemerintahan Hindia Belanda GUBERNEMEN Pemerintahan dalam masa penjajahan Belanda SEKAUT Kepala polisi masa penjajahan Belanda WEDANA Pembantu bupati pada masa Hindia Belanda HAMINTE Pemerintahan kotapraja pada masa pendudukan Belanda KERJAPAKSA Ciri khas pemerintahan pada masa penjajahan belanda DEMANG Kepala distrik, wedana pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda BORNEO Nama lain pulau Kalimantan, digunakan saat zaman pemerintahan Hindia Belanda PM Polisi Militer MARINYO Polisi militer PRAJA Pangreh ... birokrasi pelaksana pada masa pemerintahan kolonial Belanda di daerah KST Korps Speciale Troepen kesatuan pasukan khusus Belanda di masa Revolusi Nasional Indonesia SWAPRAJA Istilah pada masa kolonial Belanda untuk wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri GENDARMERI 1 pasukan polisi militer; 2 korps polisi militer; 3 asrama korps polisi militer PANGREHPRAJA Penguasa di suatu daerah pd masa pemerintahan kolonial Belanda yang diangkat oleh Belanda INLANDER Sebutan bagi penduduk asli di kepulauan Nusantara Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pd masa penjajahan Belanda innalillahi wa innailaihiroji... ASISTEN Orang yang membantu; pembantu dalam suatu pekerjaan; - ahli pangkat atau jabatan setingkat di bawah lektor rnuda dalam perguruan tinggi; - apot... POLISI 1 badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menangkap orang yang anggota badan pemerintah pegawai negara yang ber... PERINTAH 1 perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; sesuatu yang harus dilakukan atas - sang pangeran, beberapa pelayan datang; atas -, dengan pe... AKTIF Fis daerah tempat terjadinya penguatan penyearahan, pancaran cahaya atau peristiwa dinamik yang lain pada suatu peranti semipenghantar; - aliran sun... KNIL Tentara Hindia Belanda AKSIPOLISIONIL Agresi militer belanda SEN Koin masa kolonial belanda PESER Koin masa kolonial belanda KETIP Koin masa kolonial belanda
- Sejak PNI berdiri pada Juli 1927, nama Sukarno sebagai orator tiada terbendung. PNI membesar dan Sukarno kian giat beragitasi di mana-mana. Setelah Sarekat Islam dan Tjokroaminoto turun pamor, juga pemberontakan gagal PKI pada 1926, Sukarno adalah eksponen pergerakan nasional yang paling menonjol. Tapi pengaruh itu juga membawa konsekuensi. Rapat-rapat umum yang dihadiri Sukarno dan diawasi polisi menjadi pemandangan biasa pada saat itu. Tak hanya mengawasi, para polisi juga membuntuti Sukarno dan kawan-kawan ke mana pun mereka pergi. âMereka mengintipku seperti memburu binatang liar. Mereka melaporkan setiap gerak-gerikku. Sangat sulit untuk lepas dari pengawasan mereka,â ungkap si Bung dalam autobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia 2007 99. Meski mulanya tak acuh, toh Sukarno sempat jengah juga. Tapi daripada bikin perhitungan langsung, Sukarno lebih suka mengerjai polisi-polisi yang membuntutinya. Suatu kali Sukarno dan kawan-kawan PNI-nya sepakat bertemu di sebuah rumah bordil. Tentu saja mereka bermaksud rapat organisasi di sana, bukan lain-lain. Bubar rapat, mereka pulang dengan cara berpencar. Memang benar rapat itu tak luput dari intipan polisi. Hanya saja mereka tak bisa lapor apa-apa karena tak bisa masuk rumah bordil sembarangan. Jadilah, esoknya Sukarno dipanggil menghadap Komisaris Besar Polisi Albrechts. âSekarang dengarlah, Tuan Sukarno, kami tahu dengan pasti, bahwa Anda semalam ada di sebuah rumah pelacuran. Apakah Anda mengingkarinya?â tanya si komisaris dalam interogasinya. âAku tidak dapat berdusta kepada Anda. Anda mengetahui aku, kukira,â jawab Sukarno enteng. âUntuk apa? Kenapa Anda pergi ke sana?â sergah Komisaris Albrechts. Di sini Sukarno merasa menang. Polisi memang tak berani asal masuk ke rumah bordil dan karenanya tak bisa memata-matainya. Sukarno lalu meneruskan keusilannya dengan mengaku ia ingin berkasih-kasihanan dengan seorang perempuan di sana. âKami akan membuat laporan lengkap mengenai hal ini,â ancam Komisaris Albrechts. âUntuk siapa? Istriku?â kata Sukarno berlagak pilon. Komisaris Albrechts menjawab sekenanya, âTidak, untuk pemerintah.â Sukarno tidak sendiri. Pada masa itu seorang aktivis pergerakan nasional dimata-matai polisi kolonial adalah sebuah kelaziman. Pengalaman serupa itu juga bisa didapati dalam memoar Hatta dan Tan Malaka. Dan lagi, mereka itu masih juga dihadapkan pada risiko penangkapan, sensor, pembubaran organisasi, hingga pengasingan. Demikianlah Hindia Belanda bekerja sebagai negara Polisi Hindia Belanda Penyebutan Hindia Belanda sebagai negara polisi agaknya sudah cukup jamak di kalangan sejarawan. Di antara yang menyebutnya demikian adalah Takashi Shiraishi dan Harry Poeze. Bahkan Gubernur Jenderal Idenburg pun menyebut demikian pula. Sementara itu sejarawan Henk Schulte Nordholt menyebut dengan istilah yang agak berlainan, meski medan maknanya mirip negara kekerasan. Lalu, apa itu negara polisi? Seturut Merriam-Webster Dictionary, negara polisi ditandai oleh kontrol pemerintahan represif terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang biasanya dilakukan dengan kekuasaan arbitrer polisi atau intelijen sesuai dengan prosedur hukum yang diketahui secara publik. Untuk konteks Hindia Belanda, Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda 2011 memberi pengertian sebagai, ânegara yang secara berkelanjutan mereduksi persoalan yang muncul dari pergerakan bangkitnya nasionalisme atau kebangsaan di kalangan masyarakat menjadi sekadar masalah kepolisianâ hlm. 317-318. Praktik yang paling banal dari pengertian itu adalah pembatasan terhadap kebebasan dan aktivitas politik warga dan pengawasan ketat terhadap gerak individu. Bahkan pengawasan macam ini dilakukan secara kebablasan oleh pemerintah Hindia Belanda. Polisi kolonial tak hanya menyasar eksponen politik, tapi juga setiap individu yang dianggap punya potensi ancaman. Simak misalnya cerita sejarawan Ong Hok Ham tentang akademikus kolonial asal Perancis bernama Bousquet dalam bunga rampai Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang 2003. Cendekiawan ini mengunjungi Hindia Belanda pada 1930. Sebagai pengamat, Bousquet sebelumnya punya kekaguman dan citra positif tentang Hindia Belanda. Namun begitu sampai di sana seluruh kekagumannya luntur. Ke mana-mana ia diawasi dan ceramah-ceramahnya diancam undang-undang subversi. Padahal ia adalah seorang konservatif yang cenderung setuju dengan kolonialisme dan ceramahnya pun tak berkaitan langsung dengan Hindia Belanda. Dalam penilaiannya, aparat Hindia Belanda terlalu banal dalam membelokkan hukum untuk mengamankan kepentingan pemerintah kolonial. Menurut Ong Hok Ham, kebijakan polisionil diterapkan karena memang cocok untuk Belanda. Tak seperti Inggris dan Perancis yang besar dan militernya kuat, Belanda adalah negara kecil. Keadaan itu membuat Belanda harus pintar-pintar mengatur daerah jajahannya dengan meminimalisasi penggunaan senjata. Eksekusi dan hukuman mati sebisa mungkin dihindari karena Belanda tak menginginkan adanya martir yang bisa membangkitkan perlawanan rakyat jajahan. âOleh karena itu, politik Hindia-Belanda dalam menghadapi lawan-lawan politiknya adalah dengan mengantisipasi dan menghalangi gerak mereka,â tulis Ong Hok Ham hlm. 173. Lain itu, Hindia Belanda dijuluki negara polisi bukan hanya karena pengawasan ketat atas warganya. Bloembergen menyebut setidaknya ada tiga lagi alasan kuat yang mencirikannya. Pertama, memukul rata semua persoalan politik sebagai gangguan ketertiban dan keamanan. Kedua, adanya lembaga kepolisian yang diberi wewenang turut campur dalam politik warga. Ketiga, kepolisian menjadi alat negara yang langsung dikendalikan pemerintahan pusat hlm. 319.Represi Dinas Intelijen Hindia Belanda tidak serta-merta jadi negara polisi sejak awal terbentuk. Bloembergen menandai itu baru terjadi pasca-Perang Dunia I. Saat perang berkecamuk di Eropa, Belanda mengambil sikap netral. Oleh sebab itu pemerintah Belanda merasa perlu memahami potensi-potensi yang bisa merusak netralitas tersebut, termasuk di negeri jajahannya. Di Hindia Belanda kebutuhan itu meluas. Pemerintah kolonial, saat itu dikepalai Gubernur Jenderal van Limburg Stirum, merasa perlu juga mengumpulkan segala informasi perihal pergerakan kaum nasionalis yang sedang mekar. Posokan informasi ini nantinya akan digunakan untuk membuat kebijakan terhadap para aktivis kemudian pada 1916 pemerintah kolonial membentuk Politieke Inlichtingen Dienst PID alias Dinas Intelijen Politik. Kantor dan agen-agen PID umumnya ditempatkan di kota-kota yang dianggap sarang oposan dan pergerakan politik radikal seperti Batavia, Bandung, Semarang, atau Surabaya. Ketika Perang Dunia I berakhir, PID ikut dibubarkan pada 1919. Namun pemerintah kolonial justru ketagihan memanfaatkan fungsi intelijen itu. Dan lagi pergerakan nasionalis yang kian berani juga menakutkan pemerintah. Maka, hanya berselang lima bulan dari pembubaran PID, pemerintah mendirikan lembaga baru bernama Algemene Recherche Dients ARD. Tugas dan kewenangan ARD tidak berbeda dengan PID. âARD menjadi momok menakutkan bagi kaum pergerakan, yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik mereka ke mana pun. Kongres, rapat, maupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tokoh pergerakan tidak luput dari pengawasan ARD,â tulis Allan Akbar dalam Memata-matai Kaum Pergerakan Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-1934 2013 7. Infografik Negara Polisi Hindia Belanda ARD berkembang tak hanya jadi alat pengawasan, tapi juga alat menindak oposan yang âbandelâ. ARD pun tak cuma mengumpulkan informasi dari agennya sendiri, tapi juga dari kepolisian umum. Agen-agen mereka hadir di rapat-rapat umum, mengawasi penerbitan kartu pers, menyensor media, merekomendasikan penangkapan dan pengasingan, hingga memata-matai tempat-tempat umum. Sikap pemerintah kolonial terhadap pergerakan nasionalis kian mengeras usai pemberontakan PKI 1926-1927. Pemerintah kolonial yang merasa kecolongan pun mengevaluasi dan memperkeras ARD. Kemitraan dengan dinas intelijen kolonial Inggris dan Perancis juga dibangun untuk memperkuat ARD. âPemerintah tampaknya tidak lagi menenggang baik komunisme maupun gerakan-gerakan sosial-politik kemasyarakatan lainnya yang dianggap oleh polisi politik setara dengan itu. Ruang gerak pergerakan menjadi semakin sempit, sebaliknya ruang gerak polisi politik semakin luas,â tulis Bloembergen hlm. 332. Pengalaman Sukarno adalah salah satu contoh bagaimana polisi kolonial bekerja. Selain secara rahasia, mereka juga kerap hadir dalam rapat umum dan tak segan-segan memberhentikan pidato atau membubarkan rapat jika substansinya dianggap subversif. Tindakan macam itu bahkan tak berhenti walaupun si bandel sudah kena pentung pemerintah kolonial. Ketika Sukarno diasingkan ke Ende 1934-1938, ia tetap dibuntuti ke mana pun pergi. Dia pernah pula dituduh melakukan kejahatan besar hanya karena mengajarkan lagu "Indonesia Raya" kepada anak-anak kampung tempatnya diasingkan. Pemerintah kolonial sampai perlu menugaskan bangsawan setempat untuk menyelidiki perkara itu. Sukarno dianggap hendak merusak psikologi anak-anak di bawah umur. Meski kemudian hasil penyelidikan itu menunjukkan Sukarno tak bersalah, ia tetap kena hukum.âAku dipanggil ke kantor polisi, diperiksa dengan keras dan didenda sebesar 5 rupiah, senilai dua dollar,â kenang Sukarno dalam autobiografinya hlm. 161. - Sosial Budaya Penulis Fadrik Aziz FirdausiEditor Ivan Aulia Ahsan
ï»żSejak zaman penjajahan Belanda di bumi Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda, siapa sangka jika pemerintah kolonial telah memiliki satuan khusus yang saat itu disebut sebagai Veldpolitie atau polisi lapangan. Satuan tersebut dikerahkan untuk meredam kerusuhan yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Dilansir dari 07/11/2016, polisi jenis ini hadir setelah 1918 yang saat itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Belanda untuk mengatasi persoalan pelik di lapangan. Keberadaannya juga untuk membantu opas, polisi konvensional yang terkadang tak berdaya saat tengah terjadi amuk massa. Veldpolitie pun menjadi solusinya. Satuan yang menjadi jalan tengah untuk meredam kerusuhan di masyarakat Sudah bukan menjadi rahasia umum jika sebuah aksi kerusuhan kerap dilakukan oleh masyarakat pribumi untuk menentang pemerintah Hindia Belanda. Keberadaan opas yang dikenal sebagai polisi konvensional dirasa kurang oleh masyarakat untuk meredam hal tersebut, seperti yang ditulis Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda 2009. Pasukan Veldpolitie di Malang, Jawa Timur, sekitar tahun 1930 [sumber gambar]Pemerintah kolonial sendiri tak gegabah menggunakan kekuatan militer pada saat itu. Karena tak ingin berkesan militeristik, veldpolitie atau Polisi Lapangan pun dibentuk sebagai jalan tengahnya. Dilansir dari 07/11/2016 satuan ini berseragam kepolisian, namun memiliki wibawa setara militer. Cocok untuk meredam aksi brutal di masyarakat. Ikut dikerahkan untuk menumpas pemberontakan Dalam perkembangannya, tugas veldpolitie tak hanya sebatas untuk menangani kerusuhan saja, tapi juga dilibatkan untuk menghadapi pemberontakan. Karena telah dilengkapi dengan senapan, satuan ini maju di garis depan untuk menghadapi para perusuh. Saat pecah pemberontakan PKI pada 1926, Polisi Lapangan dilibatkan untuk mengatasi mereka. Konvoi Veld-politie polisi lapangan di Purwokerto, 1923 [sumber gambar]Sayang, pasukan pemberontak ternyata lebih besar dan sangat kuat dari perkiraan. Alhasil, Polisi Lapangan harus dibantu oleh satuan militer KNIL untuk meredam aksi tersebut. Setelah pemberontakan PKI selesai dipadamkan pada 1927, satuan ini terus dimekarkan lagi oleh Departemen Dalam Negeri yang membawahi kepolisian, seperti yang dikutip dari 07/11/2016. Menjadi salah satu bagian dari sejarah perjalanan kepolisian di Indonesia Keberadaan veldpolitie atau Polisi Lapangan telah menjadi salah satu bagian dari sejarah perjalanan tentang kepolisian di Indonesia. Saat Indonesia dijajah oleh Jepang, pemerintah Dai Nippon juga membentuk satuan yang mirip dengan Polisi Lapangan, yakni Tokubetsu Keisatsu Tai Pasukan Polisi Istimewa pada April 1944. Ilustrasi kepolisan di zaman Belanda [sumber gambar]Sama seperti veldpolitie, satuan Pasukan Tokubetsu Keisatsu Tai juga selevel dengan militer karena dilengkapi dengan senjata dan bahkan kendaraan lapis baja. Saat pecah perang 10 November 1945 di Surabaya, satuan ini ikut ambil bagian dengan ikut berjuang melawan penjajah dengan dipimpin oleh Mohammad Jasin, yang kelak mendirikan pasukan Brigade Mobil Brimob. BACA JUGA Mengenang Moehammad Jasin, Sosok Bak Superman Di balik Sangarnya Korps Brimob di Indonesia Untuk menangani kerusuhan yang dilakukan oleh masyarakat di zaman dahulu, pemerintah kolonial Belanda rupa-rupanya memiliki strategi tersendiri untuk meredamnya. Tak langsung menggunakan militer maupun polisi biasa, tapi diselesaikan lewat satuan kepolisian yang memiliki wibawa selevel militer. Itulah Veldpolitie alias Polisi Lapangan.
korps polisi militer zaman hindia belanda
